Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyepakati komitmen Presiden Jokowi untuk memboikot produk Israel dari Indonesia. Menurut dia, boikot ini sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Israel terhadap Palestina.
"Presiden Indonesia untuk menganjurkan untuk memboikot itu setiap produk dari Israel, saya kira ini bentuk sebuah perlawanan, bentuk dari kekecewaan mengapa kemudian Israel terus melakukan menzolimi Palestina sepanjang masa," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3).
Menurut Politisi PDIP ini, komitmen pemerintah tersebut merupakan cerminan dari UUD 1945. Dalam preambule tercantum bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
"Itu akan terus diperjuangkan oleh presiden, oleh pemerintah, oleh negara Republik Indonesia," tuturnya.
Namun Hasanuddin menilai, negara yang tergabung dalam OKI kurang kondusif. Sebab masing-masing negara memiliki permasalahan sektoralnya yang beragam.
"Ini bisa terlihat kehadiran di Konferensi Tingkat Tinggi OKI kemarin, itu kurang meriah. Kalau tidak salah, hanya beberapa negara saja dari 50 sekian negara OKI. Kepala negaranya mungkin tidak lebih dari 5 orang yang hadir, bahkan Malaysia, kemudian Brunei pun setahu kami tidak mengirim kepala negaranya," pungkasnya.(mdk)
"Presiden Indonesia untuk menganjurkan untuk memboikot itu setiap produk dari Israel, saya kira ini bentuk sebuah perlawanan, bentuk dari kekecewaan mengapa kemudian Israel terus melakukan menzolimi Palestina sepanjang masa," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3).
Menurut Politisi PDIP ini, komitmen pemerintah tersebut merupakan cerminan dari UUD 1945. Dalam preambule tercantum bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
"Itu akan terus diperjuangkan oleh presiden, oleh pemerintah, oleh negara Republik Indonesia," tuturnya.
Namun Hasanuddin menilai, negara yang tergabung dalam OKI kurang kondusif. Sebab masing-masing negara memiliki permasalahan sektoralnya yang beragam.
"Ini bisa terlihat kehadiran di Konferensi Tingkat Tinggi OKI kemarin, itu kurang meriah. Kalau tidak salah, hanya beberapa negara saja dari 50 sekian negara OKI. Kepala negaranya mungkin tidak lebih dari 5 orang yang hadir, bahkan Malaysia, kemudian Brunei pun setahu kami tidak mengirim kepala negaranya," pungkasnya.(mdk)
Tag :
palestina