Presiden Joko Widodo diminta untuk mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau KPK masih lamban, Presiden harus menegur.
"Begini, audit BPK formal sudah ditemukan pada Desember tahun lalu dan diserahkan ke KPK. Lalu KPK minta ke BPK untuk audit investigasi dan hasilnya sudah ada di tangan KPK," tegas aktivis senior Ratna Sarumpaet saat dihubungi (Sabtu, 19/3).
Karena itu dia tidak habis pikir KPK masih menyebut belum menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan yang disebut telah merugikan negara sebesar Rp 191 miliar tersebut. "Jadi sangat janggal kalau (disebut) tidak ada masalah di sana dan menyatakan masih jauh," sambung Ratna.
Kenapa bisa seperti ini? Menurutnya, hal ini disebabkan karena kasus Sumber Waras melibatkan banyak orang. "Oleh karenanya saya ingatkan Presiden Jokowi jangan main-main dan seharusnya dia bersikap untuk mengingatkan KPK, sebab semua sama di mata hukum," katanya.
"Sekarang sudah menjadi rahasia umum, siapapun yang bicara Sumber Waras itu diangggap fitnah. Maka kalau Ahok orang yang berani, ayo dong dia buktikan dia mau diperiksa. Jangan ancam-ancam dan marah-marahin orang," ujarnya.
Untuk itu menurut dia, kini rakyat menunggu sikap Jokowi. "Sekarang rakyat menunggu soal KPK. Pandangan sumir kepada Jokowi bisa pupus saat Jokowi bersikap. Saat ini menghadapi pilgub, maka saya berharap pilgub bisa berjalan dengan normal dan yang berurusan dengan hukum diselesaikan," tandasnya.
Tepisah, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi berpendapat bahwa memang mengenai kasus Sumber Waras KPK tidak berkerja seperti biasanya yang tegas.
"Kasus ini kelihatanya agak aneh. Ada 31 saksi yang sudah diperiksa, ada audit BPK dan audit investigasi, tapi belum ke penyidikan. Ini aneh. Jalannya sudah bagus-bagus tapi ada yang merusak,” cetusnya.
Indikasinya, lanjut Uchok, saat kasus ini masuk ke KPK, Ahok marah besar. "Tapi sekarang adem-adem saja, kenapa ia nggak serang KPK, biasanya raksional, keanehan ini mucuk di permukaan,” ucapnya dengan nada tanya.
"KPK sedang bersandiwara kasus ini kelihatanya. Dia dibuat jadi gamang. KPK bersandiwara, aku bahasanya begini, KPK sudah kurang ajar kepada publik. Dia sama yang lain kejam dengan kasus Sumber Waras takut dan panik,” ujarnya.
Uchok menambahkan untuk pembelian lahan RS Sumber Waras, di kebijakan umum sebenarnya anggaran tidak ada. "Yang ada rumah sakit kecil. Ini Sumber Waras masuk begitu saja. Lihat setiap tahapan penganggaran dalam pengadaan lahan Sumber Waras, sempurna penyimpanganya," tandasnya. [zul]
"Begini, audit BPK formal sudah ditemukan pada Desember tahun lalu dan diserahkan ke KPK. Lalu KPK minta ke BPK untuk audit investigasi dan hasilnya sudah ada di tangan KPK," tegas aktivis senior Ratna Sarumpaet saat dihubungi (Sabtu, 19/3).
Karena itu dia tidak habis pikir KPK masih menyebut belum menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan yang disebut telah merugikan negara sebesar Rp 191 miliar tersebut. "Jadi sangat janggal kalau (disebut) tidak ada masalah di sana dan menyatakan masih jauh," sambung Ratna.
Kenapa bisa seperti ini? Menurutnya, hal ini disebabkan karena kasus Sumber Waras melibatkan banyak orang. "Oleh karenanya saya ingatkan Presiden Jokowi jangan main-main dan seharusnya dia bersikap untuk mengingatkan KPK, sebab semua sama di mata hukum," katanya.
"Sekarang sudah menjadi rahasia umum, siapapun yang bicara Sumber Waras itu diangggap fitnah. Maka kalau Ahok orang yang berani, ayo dong dia buktikan dia mau diperiksa. Jangan ancam-ancam dan marah-marahin orang," ujarnya.
Untuk itu menurut dia, kini rakyat menunggu sikap Jokowi. "Sekarang rakyat menunggu soal KPK. Pandangan sumir kepada Jokowi bisa pupus saat Jokowi bersikap. Saat ini menghadapi pilgub, maka saya berharap pilgub bisa berjalan dengan normal dan yang berurusan dengan hukum diselesaikan," tandasnya.
Tepisah, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi berpendapat bahwa memang mengenai kasus Sumber Waras KPK tidak berkerja seperti biasanya yang tegas.
"Kasus ini kelihatanya agak aneh. Ada 31 saksi yang sudah diperiksa, ada audit BPK dan audit investigasi, tapi belum ke penyidikan. Ini aneh. Jalannya sudah bagus-bagus tapi ada yang merusak,” cetusnya.
Indikasinya, lanjut Uchok, saat kasus ini masuk ke KPK, Ahok marah besar. "Tapi sekarang adem-adem saja, kenapa ia nggak serang KPK, biasanya raksional, keanehan ini mucuk di permukaan,” ucapnya dengan nada tanya.
"KPK sedang bersandiwara kasus ini kelihatanya. Dia dibuat jadi gamang. KPK bersandiwara, aku bahasanya begini, KPK sudah kurang ajar kepada publik. Dia sama yang lain kejam dengan kasus Sumber Waras takut dan panik,” ujarnya.
Uchok menambahkan untuk pembelian lahan RS Sumber Waras, di kebijakan umum sebenarnya anggaran tidak ada. "Yang ada rumah sakit kecil. Ini Sumber Waras masuk begitu saja. Lihat setiap tahapan penganggaran dalam pengadaan lahan Sumber Waras, sempurna penyimpanganya," tandasnya. [zul]
Tag :
Hukum