Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta. Usai Ketua Komisi D, M Sanusi dicokok beberapa waktu lalu, Fadli mengimbau agar lembaga antirasuah mendalami adanya dugaan keterlibatan eksekutif.
"Bukan tidak mungkin ada keterlibatan eksekutif, karena reklamasi masih berlangsung," ujar Fadli di komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016).
Sebab itu, politikus Partai Gerindra itu meminta koleganya, M Sanusi untuk membuka semua aktor yang diduga terlibat di mega proyek tersebut. Fadli berharap, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam skandal dan penyimpangan pembuatan pulau di Teluk Jakarta. (Baca Juga: Pengamat: Kenapa Ahok Ngotot soal Reklamasi?)
"Apa yang diketahui (Sanusi) dibuka saja, supaya kita tau ada penyimpangan, tidak boleh ada yang ditutupi," imbuhnya.
Saat ini, pimpinan sebuah perusahaan besar juga tengah diperiksa KPK atas dugaan keterlibatan sang bos dengan proyek tersebut. Fadli meminta lembaga antirasuah untuk cermat agar publik tidak bertanya-tanya lantaran munculnya sesuatu yang ganjil dari skandal itu.
"KPK jangan sampai tebang pilih. Ada orang yang terlibat lebih besar, bahkan korporasi besar, jangan sampai ada hal-hal yang ganjil," tukasnya.(okzn)
"Bukan tidak mungkin ada keterlibatan eksekutif, karena reklamasi masih berlangsung," ujar Fadli di komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016).
Sebab itu, politikus Partai Gerindra itu meminta koleganya, M Sanusi untuk membuka semua aktor yang diduga terlibat di mega proyek tersebut. Fadli berharap, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam skandal dan penyimpangan pembuatan pulau di Teluk Jakarta. (Baca Juga: Pengamat: Kenapa Ahok Ngotot soal Reklamasi?)
"Apa yang diketahui (Sanusi) dibuka saja, supaya kita tau ada penyimpangan, tidak boleh ada yang ditutupi," imbuhnya.
Saat ini, pimpinan sebuah perusahaan besar juga tengah diperiksa KPK atas dugaan keterlibatan sang bos dengan proyek tersebut. Fadli meminta lembaga antirasuah untuk cermat agar publik tidak bertanya-tanya lantaran munculnya sesuatu yang ganjil dari skandal itu.
"KPK jangan sampai tebang pilih. Ada orang yang terlibat lebih besar, bahkan korporasi besar, jangan sampai ada hal-hal yang ganjil," tukasnya.(okzn)
Tag :
Warta Daerah