Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan mengapa pihaknya mengusulkan agar calon petahana pada pilkada harus mundur.
"Saya kira ini adil. Kalau TNI, Polri dan DPR serta DPRD harus berhenti, petahana juga harus berhenti. Ini kan tidak fair," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Jumat (22/4/2016).
Usulan agar calon petahana atau incumbent mundur tersebut juga untuk menghindari adanya konflik kepentingan ketika incumbent menjadi peserta pilkada.
"Ini agar tidak ada konflik kepentingan. Ini juga ada usulan, agar TNI dan Polisi termasuk DPR dan DPRD hanya cuti saja," kata Tjahjo.
Namun, Tjahjo mengatakan hal itu masih akan dibahas lagi karena masih sebatas usulan.
Nantinya, lanjut Tjahjo, usulan tersebut akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
"Belum diputuskan. Kita masih rekap masukan yang mana dulu sepakat," kata Tjahjo.(tribun)
"Saya kira ini adil. Kalau TNI, Polri dan DPR serta DPRD harus berhenti, petahana juga harus berhenti. Ini kan tidak fair," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Jumat (22/4/2016).
Usulan agar calon petahana atau incumbent mundur tersebut juga untuk menghindari adanya konflik kepentingan ketika incumbent menjadi peserta pilkada.
"Ini agar tidak ada konflik kepentingan. Ini juga ada usulan, agar TNI dan Polisi termasuk DPR dan DPRD hanya cuti saja," kata Tjahjo.
Namun, Tjahjo mengatakan hal itu masih akan dibahas lagi karena masih sebatas usulan.
Nantinya, lanjut Tjahjo, usulan tersebut akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
"Belum diputuskan. Kita masih rekap masukan yang mana dulu sepakat," kata Tjahjo.(tribun)
Tag :
nasional