Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa angka pertumbuhan di kuartal I-2016 sebesar 4,92%, bukanlah hasil yang bagus. Semua lantaran kinerja kepala daerah tak optimal.
Menurut Wapres Kalla, kerja pemerintah daerah dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tidak maksimal. Padahal, pemerintah pusat menaikkan alokasi anggaran dana desa.
"Saya sampaikan, dalam 10 tahun ini, transfer pusat ke daerah naik 350 persen. Pada 2006, angkanya sebesar Rp 220 triliun. Dan, tahun ini naik sampai Rp 770 triliun. Tapi, kok tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi kita yang masih rendah," tegas JK di depan seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, dalam acara 12th Indonesia Investment Week 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (05/05/2016).
Selain itu, kata Wapres Kalla, anggaran pembangunan bagi pemerintah daerah juga dikerek naik sampai 4 kali lipat. Sayangnya, keputusan tersebut juga tidak berdampak kepada perekonomian di daerah.
"Anggaran pembangunan juga kita naikkan 4 kali lipat, namun hal itu tidak membantu pertumbuhan tidak sebesar itu (5 persen)," sindirnya lagi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak sesuai harapan disebabkan karena inflasi tinggi, utang serta ongkos pemerintahan yang besar.
Karena itu, Wapres Kalla berharap, pemerintah daerah bisa melakukan efisiensi pengeluaran yang tidak mendesak seperti penambahan pegawai baru ataupun gedung baru. "Saya minta daerah efisien dalam pemerintahan, maka pertumbuhan kesejahteraan akan naik," ujarnya.
Terakhir dirinya juga mengakui, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2016 ini masih di bawah target pemerintah yang sebesar 5,3%. Kendati demikian, pemerintah akan berusaha agar pada kuartal berikutnya pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih baik lagi.(inilah)
Menurut Wapres Kalla, kerja pemerintah daerah dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tidak maksimal. Padahal, pemerintah pusat menaikkan alokasi anggaran dana desa.
"Saya sampaikan, dalam 10 tahun ini, transfer pusat ke daerah naik 350 persen. Pada 2006, angkanya sebesar Rp 220 triliun. Dan, tahun ini naik sampai Rp 770 triliun. Tapi, kok tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi kita yang masih rendah," tegas JK di depan seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, dalam acara 12th Indonesia Investment Week 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (05/05/2016).
Selain itu, kata Wapres Kalla, anggaran pembangunan bagi pemerintah daerah juga dikerek naik sampai 4 kali lipat. Sayangnya, keputusan tersebut juga tidak berdampak kepada perekonomian di daerah.
"Anggaran pembangunan juga kita naikkan 4 kali lipat, namun hal itu tidak membantu pertumbuhan tidak sebesar itu (5 persen)," sindirnya lagi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak sesuai harapan disebabkan karena inflasi tinggi, utang serta ongkos pemerintahan yang besar.
Karena itu, Wapres Kalla berharap, pemerintah daerah bisa melakukan efisiensi pengeluaran yang tidak mendesak seperti penambahan pegawai baru ataupun gedung baru. "Saya minta daerah efisien dalam pemerintahan, maka pertumbuhan kesejahteraan akan naik," ujarnya.
Terakhir dirinya juga mengakui, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2016 ini masih di bawah target pemerintah yang sebesar 5,3%. Kendati demikian, pemerintah akan berusaha agar pada kuartal berikutnya pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih baik lagi.(inilah)
Tag :
nasional