Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DSW PKS) DKI Jakarta menggelar acara Pembekalan Hisab dan Ru'yat, Jumat malam (27/5/2016) di kantor DPTW PKS DKI Jakarta dibilangan Cempaka Baru Jakarta Pusat.
Ketua DSW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menuturkan tujuan pembekalan tersebut untuk memperkuat keilmuan pemahaman hisab dan rukyat, juga untuk membangun kesiapan mental menghadapi perbedaan hasil hisab dan rukyat.
"Kami ingin pemahaman kader PKS terhadap hisab dan rukyat, bertambah dengan pembekalan ini," tutur Suhaimi yang juga merupakan anggota falakiyah Nahdatul Ulama.
Menurut Suhaimi, muncul beberapa pertanyaan tentang solusi atas perbedaan hisab dan rukyat agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Dari hasil diskusi menghasilkan rekomendasi diantaranya, agar ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain berorientasi kepada kesatuan umat dengan mempercayakan keputusan kepada pemerintah melalui Kemenag RI.
"Kami mendukung pemerintah untuk terus menjaga kesatuan umat dalam proses hisab dan rukyat ini," imbuh pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.
Bercermin kepada pemerintah Arab Saudi nyaris tidak ada perbedaan penentuan awal ramadhan karena otoritas pemerintah berjalan efektif.
Diketahui, pembekalan yang diikuti oleh pengurus DSW, dewan syariah daerah (DSD), kaderisasi dan bidang pembangunan umat (BPU) ini merupakan bagian dari rangkaian program menyambut bulan suci ramadhan.
Hadir sebagai narasumber DR. Eng Khafid dari badan Informasi dan Geospacial (BIG). Sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).(pks.or.id)
Ketua DSW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menuturkan tujuan pembekalan tersebut untuk memperkuat keilmuan pemahaman hisab dan rukyat, juga untuk membangun kesiapan mental menghadapi perbedaan hasil hisab dan rukyat.
"Kami ingin pemahaman kader PKS terhadap hisab dan rukyat, bertambah dengan pembekalan ini," tutur Suhaimi yang juga merupakan anggota falakiyah Nahdatul Ulama.
Menurut Suhaimi, muncul beberapa pertanyaan tentang solusi atas perbedaan hisab dan rukyat agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Dari hasil diskusi menghasilkan rekomendasi diantaranya, agar ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain berorientasi kepada kesatuan umat dengan mempercayakan keputusan kepada pemerintah melalui Kemenag RI.
"Kami mendukung pemerintah untuk terus menjaga kesatuan umat dalam proses hisab dan rukyat ini," imbuh pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.
Bercermin kepada pemerintah Arab Saudi nyaris tidak ada perbedaan penentuan awal ramadhan karena otoritas pemerintah berjalan efektif.
Diketahui, pembekalan yang diikuti oleh pengurus DSW, dewan syariah daerah (DSD), kaderisasi dan bidang pembangunan umat (BPU) ini merupakan bagian dari rangkaian program menyambut bulan suci ramadhan.
Hadir sebagai narasumber DR. Eng Khafid dari badan Informasi dan Geospacial (BIG). Sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).(pks.or.id)
Tag :
PKS