Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk segera memecat anggotanya yakni Ruhut Sitompul.
Pasalnya, menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Danhil Anzar Simanjuntak, Ruhut telah menghina mantan Presiden SBY yang selalu menjunjung tinggi politik sopan.
"Kami mendesak kepada Pak SBY, kami minta kepada Pak SBY untuk tegas memberhentikan saudara Ruhut. Karena apa yang dilakukannya telah menghina Pak SBY. SBY itu kan selalu mendorong politik sopan dan meninggikan etika," kata Danhil di Majelis Kehormatan Dewan (MKD), Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2016).
Danhil menjelaskan bahwa PP Pemuda Muhammadiyah telah melayangkan surat kepada DPP Partai Demokrat untuk meminta pemecatan Ruhut. Sementara itu dirinya mengatakan telah bertemu dengan Ruhut Sitompul pada peringatan milad Muhammadiyah.
"Saudara Ruhut sempat datang pas perayaan milad ke-84 kami. Dia datang dengan baik, kami sambut baik. Kita bersikap biasa sebagai teman. Dia komunikasi biasa, silaturahim. Dia tidak menyebutkan permohonan maaf. Kami tegaskan proses hukum tetap berlangsung," tandasnya.(okz)
Pasalnya, menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Danhil Anzar Simanjuntak, Ruhut telah menghina mantan Presiden SBY yang selalu menjunjung tinggi politik sopan.
"Kami mendesak kepada Pak SBY, kami minta kepada Pak SBY untuk tegas memberhentikan saudara Ruhut. Karena apa yang dilakukannya telah menghina Pak SBY. SBY itu kan selalu mendorong politik sopan dan meninggikan etika," kata Danhil di Majelis Kehormatan Dewan (MKD), Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2016).
Danhil menjelaskan bahwa PP Pemuda Muhammadiyah telah melayangkan surat kepada DPP Partai Demokrat untuk meminta pemecatan Ruhut. Sementara itu dirinya mengatakan telah bertemu dengan Ruhut Sitompul pada peringatan milad Muhammadiyah.
"Saudara Ruhut sempat datang pas perayaan milad ke-84 kami. Dia datang dengan baik, kami sambut baik. Kita bersikap biasa sebagai teman. Dia komunikasi biasa, silaturahim. Dia tidak menyebutkan permohonan maaf. Kami tegaskan proses hukum tetap berlangsung," tandasnya.(okz)
Tag :
politik