Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan genap 2 tahun kedua pada 20 Oktober mendatang. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, saat ini pemerintah bekerja tanpa berpikir. Sehingga arah dari pemerintahan Jokowi-JK menjadi tidak jelas.
"Ada pepatah yang katakan dunia ini dirusak oleh 1 dari 2 jenis manusia. Satu, itu yang bekerja saja tanpa berpikir. Kedua, yang berpikir saja tanpa bekerja. Yang agak repot dari pemerintahan Jokowi 2 tahun ini dia bekerja saja tanpa berpikir," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/10).
"Itu yang sebabkan kita enggak tahu pemerintah lagi ngapain. Kita enggak tahu mesti ngapain. Pertama-tama, bangsa itu perlu arah, dari awal Presiden punya kampanye, narasi, narasinya harus dielaborasi," sambungnya.
Visi dan cita-cita revolusi mental yang digagas, menurut Fahri, baru sebatas wacana. Menteri kabinet kerja belum mengetahui definisi revolusi mental yang dimaksud Jokowi. Sehingga, banyak menteri yang salah tafsir.
"Kita belum tahu yang disebut revolusi mental itu apa, mana bentuknya? Menteri sudah diganti. Dulu di awal-awal PR menterinya mendefinisikan revolusi mental tuh secara lucu-lucu. Ada yang lompat pagar, ada yang makan kue tidak lagi beli dari toko tapi harus direbus. Ada yang matiin AC. Ada yang dulu pakai baju putih seperti baju Presiden, jadi revolusi mental tuh apa," jelasnya.
Oleh karena itu, Fahri menganggap dampak positif revolusi mental sama sekali belum dirasakan warga. Parahnya lagi, lanjut dia, Jokowi malah ikut dalam dalam operasi pemberantasan pungli (OPP) di Kementerian Perhubungan di mana banyak pihak menyebut kasus itu adalah kasus kecil.
"Revolusi mental apa. Apa efeknya pada kita. Masa revolusi mental tiba-tiba 2 tahun kemudian Presiden gerebek pungli dan kacaunya dia katakan KPK urus yang besar-besar. Saya urus yang kecil-kecil, darimana dasarnya," ujar Fahri.
Fahri melanjutkan, tak kalah menyita perhatian adalah bagaimana pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia. Fahri mengaku miris dengan kondisi ekonomi di daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara. Karena pembangunan tak merata, kata dia, banyak warga yang tergoda untuk pindah menjadi WN Malaysia.
"Ada orang pesisir dan perbatasan yang anggap negara sudah tidak ada. Saya sedih dapat laporan dari anak-anak muda di perbatasan Kalimantan Utara, ada ribuan orang tiap hari tergoda imannya untuk pindah jadi WN lain. Karena memberikan fasilitas, pelayanan, kesejahteraan yang lebih baik, bagaimana anda bertahan," tegasnya.(merdeka)
"Ada pepatah yang katakan dunia ini dirusak oleh 1 dari 2 jenis manusia. Satu, itu yang bekerja saja tanpa berpikir. Kedua, yang berpikir saja tanpa bekerja. Yang agak repot dari pemerintahan Jokowi 2 tahun ini dia bekerja saja tanpa berpikir," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/10).
"Itu yang sebabkan kita enggak tahu pemerintah lagi ngapain. Kita enggak tahu mesti ngapain. Pertama-tama, bangsa itu perlu arah, dari awal Presiden punya kampanye, narasi, narasinya harus dielaborasi," sambungnya.
Visi dan cita-cita revolusi mental yang digagas, menurut Fahri, baru sebatas wacana. Menteri kabinet kerja belum mengetahui definisi revolusi mental yang dimaksud Jokowi. Sehingga, banyak menteri yang salah tafsir.
"Kita belum tahu yang disebut revolusi mental itu apa, mana bentuknya? Menteri sudah diganti. Dulu di awal-awal PR menterinya mendefinisikan revolusi mental tuh secara lucu-lucu. Ada yang lompat pagar, ada yang makan kue tidak lagi beli dari toko tapi harus direbus. Ada yang matiin AC. Ada yang dulu pakai baju putih seperti baju Presiden, jadi revolusi mental tuh apa," jelasnya.
Oleh karena itu, Fahri menganggap dampak positif revolusi mental sama sekali belum dirasakan warga. Parahnya lagi, lanjut dia, Jokowi malah ikut dalam dalam operasi pemberantasan pungli (OPP) di Kementerian Perhubungan di mana banyak pihak menyebut kasus itu adalah kasus kecil.
"Revolusi mental apa. Apa efeknya pada kita. Masa revolusi mental tiba-tiba 2 tahun kemudian Presiden gerebek pungli dan kacaunya dia katakan KPK urus yang besar-besar. Saya urus yang kecil-kecil, darimana dasarnya," ujar Fahri.
Fahri melanjutkan, tak kalah menyita perhatian adalah bagaimana pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia. Fahri mengaku miris dengan kondisi ekonomi di daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara. Karena pembangunan tak merata, kata dia, banyak warga yang tergoda untuk pindah menjadi WN Malaysia.
"Ada orang pesisir dan perbatasan yang anggap negara sudah tidak ada. Saya sedih dapat laporan dari anak-anak muda di perbatasan Kalimantan Utara, ada ribuan orang tiap hari tergoda imannya untuk pindah jadi WN lain. Karena memberikan fasilitas, pelayanan, kesejahteraan yang lebih baik, bagaimana anda bertahan," tegasnya.(merdeka)