Kritikan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yang hanya bisa mengungkap kasus-kasus kecil, terus mengalir. Termasuk, operasi tangkap tangan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman dengan nilai hanya Rp100 juta.
Salah satu koreksi itu dilontarkan Ketua DPR periode 2009-2014 Marzuki Alie. Ia menilai, banyak kasus korupsi besar yang justru tidak bisa diselesaikan.
"Kasus-kasus mafia energi, mafia-mafia pangan sudah menjadi rahasia umum. Petral itu mafia energi, di mana KPK?" kata Marzuki kepada VIVA.co.id, Selasa, 20 Oktober 2016.
Harapan dengan lahirnya KPK, juga agar bisa mengungkap korupsi besar seperti korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai puluhan triliun, hingga kasus Bank Century yang juga angkanya triliunan.
Kasus dugaan korupsi di Pemprov DKI Jakarta, menurutnya juga bernilai fantastis. Tapi justru itu hampir tidak bisa ditangani oleh lembaga tersebut.
"Suap reklamasi itu pemain besar, stop hanya kepada pelaksananya. Korupsi tanah Tangerang dan sebagainya. Jadi KPK hanya mencari sensasi bahwa mereka ada, menangkap mereka-mereka yang tidak punya kekuasaan politik, atau kekuasaan eksekutif," kata Marzuki.
Begitu hal dengan masalah daging. Marzuki mengaku, itu juga tidak dimasuki oleh KPK. Padahal, semua publik tahu, persoalan itu ada mafianya.
Proyek besar-besaran dengan membangun infrastruktur oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, diyakininya juga banyak mafia yang berkeliaran. Ia menantang KPK untuk mengawasinya.
"Sekarang pemerintah menggelontorkan biaya infrastruktur, jangan tutup mata, karena mafia proyek tetap berkeliaran," tutur Marzuki.
Salah satu koreksi itu dilontarkan Ketua DPR periode 2009-2014 Marzuki Alie. Ia menilai, banyak kasus korupsi besar yang justru tidak bisa diselesaikan.
"Kasus-kasus mafia energi, mafia-mafia pangan sudah menjadi rahasia umum. Petral itu mafia energi, di mana KPK?" kata Marzuki kepada VIVA.co.id, Selasa, 20 Oktober 2016.
Harapan dengan lahirnya KPK, juga agar bisa mengungkap korupsi besar seperti korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai puluhan triliun, hingga kasus Bank Century yang juga angkanya triliunan.
Kasus dugaan korupsi di Pemprov DKI Jakarta, menurutnya juga bernilai fantastis. Tapi justru itu hampir tidak bisa ditangani oleh lembaga tersebut.
"Suap reklamasi itu pemain besar, stop hanya kepada pelaksananya. Korupsi tanah Tangerang dan sebagainya. Jadi KPK hanya mencari sensasi bahwa mereka ada, menangkap mereka-mereka yang tidak punya kekuasaan politik, atau kekuasaan eksekutif," kata Marzuki.
Begitu hal dengan masalah daging. Marzuki mengaku, itu juga tidak dimasuki oleh KPK. Padahal, semua publik tahu, persoalan itu ada mafianya.
Proyek besar-besaran dengan membangun infrastruktur oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, diyakininya juga banyak mafia yang berkeliaran. Ia menantang KPK untuk mengawasinya.
"Sekarang pemerintah menggelontorkan biaya infrastruktur, jangan tutup mata, karena mafia proyek tetap berkeliaran," tutur Marzuki.
Tag :
Hukum