Keputusan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta terus menuai kecaman. Purnawirawan Jenderal TNI tersebut dinilai tidak memperdulikan nasib rakyat terutama nelayan yang terkena dampak dari proyek pembuatan pulau tersebut.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Satyo P. dalam pesan singkatnya pagi ini.
"Presiden telah melakukan pembiaran terhadap rencana Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang akan melanjutkan proyek reklamasi dan memberikan restu kepada Ahok 'Gubernur Podomoro' dan pada semua pengembang swasta untuk melanjutkan seluruh proyek perusakan lingkungan tersebut tanpa rasa keadilan untuk rakyat lainnya," tegasnya.
Karena itu, pihaknya akan menggelar unjuk rasa. Mereka akan menggeruduk Kantor Menko Maritim di Jalan Thamrin dan Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara siang nanti pukul 14.00 Wib (Jum'at, 16/9).
Dalam aksi nanti, aktivis Pro Demokrasi menuntut Presiden Jokowi memecat Luhut sebagai Menko Maritim.
Tak hanya di Jakarta, mereka juga mendesak Pemerintah menghentikan seluruh izin proyek penguasaan wilayah pantai oleh swasta dengan dalih reklamasi.(rmol)
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Satyo P. dalam pesan singkatnya pagi ini.
"Presiden telah melakukan pembiaran terhadap rencana Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang akan melanjutkan proyek reklamasi dan memberikan restu kepada Ahok 'Gubernur Podomoro' dan pada semua pengembang swasta untuk melanjutkan seluruh proyek perusakan lingkungan tersebut tanpa rasa keadilan untuk rakyat lainnya," tegasnya.
Dalam aksi nanti, aktivis Pro Demokrasi menuntut Presiden Jokowi memecat Luhut sebagai Menko Maritim.
Tak hanya di Jakarta, mereka juga mendesak Pemerintah menghentikan seluruh izin proyek penguasaan wilayah pantai oleh swasta dengan dalih reklamasi.(rmol)
Tag :
politik