Abadijaya News : Ambisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014 untuk memimpin
parlemen kian pupus. Tata Tertib DPR yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR
RI Selasa (16/9/2014) simetris dengan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD
dan DPRD.
Upaya lobi yang dilakukan antarfraksi juga menemukan jalan buntu. Pilihan keluar dari Sidang Paripurna menjadi pilihan terakhir bagi PDI Perjuangan. Langkah serupa juga diikuti oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) namun tidak untuk Fraksi Hanura yang tetap berada di ruang sidang.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Honing Sani mengatakan pihaknya secara substansi tidak menerima apa yang terkandung dalam Tatib DPR hingga Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusannya. "PDI Perjuangan berbeda beberapa hal terutama terkait pasal-pasal yang diujimaterikan di MK. Kami ingin uji materi UU MD3, yang menurut kami sarat dengan kepentingan Pilpres," ujar Honing.
Begitu pula yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB Jazilul Fawaid yang mengatakan pihaknya juga memberi catatan terkait Tatib DPR di antaranya terkait dengan mekanisme pembahasan, substansi serta UU MD3 yang saat ini tengah diujimaterikan di MK. "Sejak awal kami meminta fraksi-fraksi bersabar menunggu putusan MK. Kalau diambil keputsan saat ini, kami tidak ikut," tegas Jazilul.
Sikap yang mengejutkan justru muncul dari Fraksi Hanura. Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifudin Suding saat menyampaikan sikap resmi fraksinya yang setuju dengan pengesahan Tatib DPR RI, meski dengan catatan. "Pasal di MD3 jika dibatalkan di MK, yang juga pasal di Tatib DPR merupakan turunan MD3 maka Tatib DPR RI perlu ada perbaikan," ujar Suding.
Setelah ketiga fraksi menyampaikan catatannya, pimpinan sidang Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menanyakan kepada anggota DPR apakah setuju Tatib DPR RI disahkan? Anggota DPR minus Fraksi PDI Perjuangan yang keluar dari ruang sidang setuju dan Tatib DPR RI pun disahkan.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nurwahid mengatakan pengesahan Tatib DPR RI menunjukkan Koalisi Merah Putih solid. Menurut dia, soliditas KMP semata-mata untuk menciptakan parlemen yang kuat serta bukan asal beda. "Harus ada pihak yang melakukan konrol yang kuat terhadap eksekutif," sebut Hidayat.
Keputusan DPR mengesahkan Tatib DPR RI ini semakin menjadikan PDI Perjuangan kian terpuruk.
Ambisi partai ini mendudukkan kadernya memimpin DPR RI. Nama Puan Maharani disebut-sebut sebagai kader PDI Perjuangan yang bakal disorong menjadi Ketua DPR RI. Namun ambisi PDI Perjuangan ini tidak selaras dengan ikhtiar partai ini di parlemen. Pembahasan dan lobi terkait UU MD3 serta Tatib DPR terbukti PDI Perjuangan tidak mampu mendominasi wacana dan dukungan dari fraksi lainnya. [inilah]
Tag :
politik