Dalam aksinya, mereka (Kompak) mengeluhkan Kabinet bentukan Jokowi jauh dari harapan rakyat yang telah memilihnya pada Pilpres bulan Juli lalu.
Sebagai relawan yang telah berjuang mati-matian memenangkan pasangan Jokowi-JK, mereka mengaku kecewa lantaran merasa pemilihan Menteri masih ditunggangi mafia-mafia yang dekat dengan lingkaran Jokowi-JK.
"Ini tidak pantas disebut-sebut Kabinet kerja, melainkan Kabinet bagi-bagi kursi atas intervensi mafia," kata Koordinator Aksi Kompak di depan gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (30/10).
Mereka menolak Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN pilihan Jokowi. Pasalnya, Rini disebut-sebut sosok yang cacat hukum terkait dugaan keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi dan telah pernah jalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).
Selain Rini, massa aksi juga menolak delapan Menteri lainnya, seperti Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri KKP Susy Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri ESDM Sudirman Said, Menko Perekonomian Sofyan djalil, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri.
Massa mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengganti sembilan nama itu dan meminta KPK dan penegak hukum lainnya untuk memeriksa orang-orang yang diduga melakukan korupsi (berita1)
Tag :
nasional