"Ada proses yang memang situasinya terbelah di PPP sehingga tidak ambil keputusan (kursi MPR), baru belakangan kita sudah jalan keputusan itu diteken malam itu di rumah Ical. Semua paket selesai, termasuk itu (paket MPR)," ucap Abu Bakar di gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/9/2014).
Politisi yang akrab disapa Habib ini tak merinci kesepakatan dimaksud ditandatangani kapan, namun ia menegaskan bahwa saat itu PPP juga sudah sepakat menyerahkan kursi pimpinan MPR menjadi jatah PKS karena dinamika internal PPP.
Keterangan Habib tersebut memang berbeda dengan PPP yang menyebut diberi jatah di MPR sementara PKS sudah di pimpinan DPR. Soal itu, Habib kembali tegaskan PPP baru di akhir ini ingin kursi MPR karena klaim sudah solid.
"Baru belakangan (PPP kompak dan minta jatah MPR-red). Ada keterkaitan satu sama lain," ujarnya.
Nah, karena PPP baru belakangan kompak dan meminta jatah pimpinan MPR, muncullah dinamika soal paket karena kursi itu sudah disepakati sejak awal untuk PKS. "
"Nggak mungkin semua aurat dibuka," kata Abu Bakar.
"Ya kita lihat saja nanti di paripurna," lanjut politisi yang akrab disapa Habib itu soal kemungkinan berikutnya.(detik)