"Jadi gini, kalau kita kaji, komisi I itu pertahanan dan maritim. Saya usulkan maritim fokus jadi komisi sendiri karena visi besar Jokowi dan ada menkonya," kata Fahri usai rapat pimpinan pengganti Bamus di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Dengan demikian bisa dibentuk komisi XII yang membidangi masalah maritim dengan mitra kerja Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Dewan Maritim Nasional.
"Kemudian riset dan teknologi bisa jadi satu komisi," lanjutnya merujuk Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Dalam diskusi di Bamus, Kementerian ini paling banyak mendapat perhatian karena diletakkan di komisi VII yang membidangi energi dan riset. Padahal, pendidikan tinggi masih bidang komisi II yang membidangi pendidikan.
Jika terpisah sebagai mitra kerja sendiri di DPR, maka dibentuk komisi XII yang membidangi masalah riset dan teknologi dengan mitra Kemenristekdikti. Dengan catatan Dikti komisi X.
"Kemudian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bisa jadi satu komisi, supaya terintegriasi dengan semangat pemberantasan korupsi terkait pencegahan. Bagus ini kalau disepakati," kata Fahri. Maka ini menjadi komisi XIII.
Fahri mengatakan, penambahan komisi itu dimungkinkan dan bisa disahkan paripurna hingga diisi anggota-anggota KIH, namun dengan syarat KIH hadir dulu di paripurna untuk ikut membahas.
"Berharap besok mereka bisa daftarkan nama-nama (anggota fraksi), setelah itu kita bahas. Kan ada kemungkinan nambah jumlah komisi, mereka bisa masuk lagi," ucap Wasekjen PKS itu.
Sebelumnya, pimpinan DPR dan Fraksi minus anggota KIH telah menyepakati mitra kerja untuk 11 komisi. Semua kementerian telah disahkan mitranya di komisi termasuk nomenklatur baru.(detik)
Tag :
Parlemen