Abadijaya News : Joko Widodo dalam tempo satu bulan menjadi presiden telah
menimbulkan polemik di publik. Sayangnya, polemik yang muncul memiliki
implikasi hukum yang berdampak pada politik. Jika tidak mawas,
kepemimpinan Jokowi bakal disibukkan urusan politik.Tagline kerja, kerja, kerja di Kabinet Kerja Jokowi seolah menimbulkan dua pisau bermata dua. Kerja cepat seolah menjadi tujuannya. Namun, kerja cepat juga menimbulkan polemik. Sederet program kerja dan langkah politik Jokowi nyatanya menimbulkan polemik.
Sebut saja program pengadaan tiga kartu yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar MInyak (BBM) yang dilakukan Jokowi juga menimbulkan polemik. Bukan soal mengapa menaikkan harga BBM, tapi Jokowi diduga abai dengan prosedur kebijakan. Yang terbaru, langkah Jokowi melantik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mewanti agar Jokowi lebih hati-hati terhadap lingkar dalam (inner circle) baik staf maupun penasehatnya terkait saran dan nasehat yang nyatanya berujung blunder. "Jokowi harus hati-hati pada orang-orang disekelilingnya atau penasehat-penasehatnya. Kami ingin mengingatkan Jokowi mengenai hal ini,” kata Fahri di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Fahri menyebut tiga kebijakan yang dilakukan Jokowi yakni soal langkah Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly terkait konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta serta kebijakan kenaikan harga BBM. "Sudah sering diingatkan banyak pihak juga pakar, apa boleh buat. Kalau ada problem itu biasanya berat bagi presiden untuk menanggung beban akibat politiknya, karena kita tentu enggak mungkin diam,” kata Fahri.
Fahri menyebutkan DPR dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya bisa melakukan hak interpelasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. “Kalau DPR sebagai institusi memutuskan tidak puas atas jawaban pemerintah baru diajukan hak angket atau penyelidikan atas kebijakan pemerintah tersebut,” kata Fahri.
Situasi ini dicermati juga oleh fraksi pendukung Jokowi di Parlemen. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) meminta agar pemerintah realistis tentang sistem pemerintahan presidensial yang bercita rasa parlementer. "Pemerintah harus lebih intensif berkoordinasi dengan fraksi-fraksi KIH di DPR agar dukungan politik yang akan diberikan oleh fraksi-fraksi KIH kepada program dan posisi pemerintah bisa lebih efektif," kata Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Ia menyebutkan saat ini tengah dibahas pola koordinasi antara pemerintah dengan pimpinan partai politik dan pimpian fraksi yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). "Sedang disusun dan dimantapkan skema koordinasi antara pemerintah dengan pimpinan parpol-parpol dan fraksi KIH di DPR," jelas bekas Ketua Umum GMNI ini.
Persoalan politik yang mengitari Jokowi tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Komplikasi politik tidak mustahil akan melilit pemerintahan Jokowi. Alih-alih pemerintahan Jokowi bisa bekerja cepat, pemerintahan ini justru hanya fokus kerja politik menangkis persoalan komplikasi politik.(inilah)
Tag :
Kabinet