Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia Umar Juoro mengatakan hal ini bisa mempengaruhi keberlangsungan program-program tersebut.
"Permasalahannya adalah bagaimana pembiayaannya. Oke, kita tahu kalau alokasi subsidi BBM akan dialihkan untuk hal ini. Namun uangnya dari mana? Kita masih tidak bisa mengandalkan penerimaan pajak," kata Umar, Selasa (11/10).
Hal ini dipertegas dengan data penyerapan pajak per Oktober 2014 yang jumlahnya hanya sebesar Rp773,3 triliun atau 72,11 persen dari target APBN-P 2014 yang senilai Rp1.072,3 triliun, sehingga pemerintah perlu menggenjot penerimaan pajak sebesar Rp299 triliun selama sisa dua bulan terakhir di tahun ini.
Selain itu, Umar juga mempertanyakan masalah akuntabilitas serta status program ini, apakah sebagai pengganti kebijakan lama atau kebijakan baru dengan pendukung hukum yang baru. Karena jika tak ada kejelasan status, maka program ini berpotensi terjegal masalah legal-politis seperti program-program pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi atas berbagai tantangan yang akan terjadi pada periode awal pemerintahan sebelum berlanjut ke program-program lainnya yang dinilai mampu menguras anggaran, seperti resiko yang diciptakan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi dan pendanaan infrastruktur yang mendesak.
"Jika Bahan Bakar Minyak dinaikkan sebesar Rp3000, memang akan terdapat proyeksi realokasi anggaran sebesar Rp130 triliun untuk program-program sosial. Namun, hal ini juga akan menyebabkan inflasi sebesar 9 persen," ujar Umar.
Selain itu, rencana proporsi pengalihan subsidi BBM untuk anggaran infrastruktur, yang sejauh ini besarannya hanya Rp196 triliun pada Anggaran Perencanaan Belanja Negara - Penyesuaian (APBN - P), juga perlu diperhatikan mengingat program "Kartu Sakti" dan infrastruktur akan menelan anggaran yang cukup besar di masa depan.
"Infrastruktur bisa mendukung investasi. Namun, investor juga butuh kejelasan. Pemerintah boleh bilang akan buat ini, akan buat itu. Tapi when it's going to be implemented, itu yang terpenting. Karena permasalahan sektoral utama kita itu self-efficiency dan pemerintah perlu support hal tersebut melalui pembangunan infrastruktur," jelas Umar. (cnn)
Tag :
Kabinet