"Dari sisi regulasi, negara wajib memberi perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, terutama soal pangan," ujar pakar pertanian Univesitas Negeri Sebelas Maret (Unsemar) Tuhana melalui keterangannya kepada redaksi, Kamis malam (6/11).
Menurutnya, dalam hal implementasi, kebijakan mengganti Raskin dengan e-money bisa menimbulkan banyak masalah baru. Penghapusan program Raskin juga akan berimbas pada ketahanan pangan dan shock culture di masyarakat.
"Di daerah, isu ini berkembang dan meresahkan. Raskin ini kan awalnya bertujuan mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah. Beras langsung dikonsumsi oleh masyarakat kalau diganti uang bisa menimbulkan banyak masalah baru. Masyarakat bisa terjebak pola konsumtif akut karena tak ada jaminan e-money itu akan digunakan untuk apa," jelas Tuhana.
Karena itu, dia berharap pemerintah dapat mempertahankan Raskin dengan melakukan perbaikan dari sisi aturan dan implementasi. Antara lain, mempertegas petunjuk teknis, pemantauan dan pengawasan terhadap program, serta memberi reward and punishment yang sesuai bagi daerah pelaksana Raskin.
"Kalau Raskin diganti e-money ini berbahaya karena Raskin sangat bermanfaat buat masyarakat. Implementasinya saja diperbaiki, distribusi dan indikator yang berhak agar berjalan ideal dan tepat sasaran," demikian Tuhana.(rmol)
Tag :
nasional