"Inikan jadi budaya dari pusat sampai daerah. Kita berusaha di 2015 supaya tidak terjadi lagi. Saya akan pantau langsung pelaksanaan anggarannya, karena kalau kepala daerahnya memantau langsung kan lain, akan lebih cepat, beda kalau dibiarkan dan dipercayakan pada mekanisme yang sudah ada," kata Heryawan usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 di Gedung Sate Jln. Diponegoro Bandung, Senin (15/12/2014).
Oleh karena itu, kata Heryawan, mulai tahun 2015 pihaknya mempelopori penyusunan rencana implementasi anggaran 2015 dimana semua penganggaran sudah dibuat sejak Januari hingga Desember dan dilaksanakan tepat waktu.
"Kalaupun ada gagal lelang masih bisa terkejar. Kalau semua lelang dilakukan di Agustus, terus ada gagal lelang ya sudah selesai," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut diserahkan 1.325 DIPA dengan nilai lebih dari Rp 33,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas DIPA kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat (untuk kantor pusat dan instansi vertikal di daerah) berjumlah 1.139 DIPA dengan nilai Rp 31,945 triliun di 12 lembaga, serta DIPA Kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (terkait dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama) berjumlah 186 DIPA dengan nilai Rp 1,435 triliun.
Selain itu diserahkan juga daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa untuk Pemprov Jabar dan 27 Kabupaten kota sebagai dasar pelaksanaan APBD 2015.
Anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa 2015 unuk Provinsi Jawa Barat senilai Rp 55,180 triliun. Terdiri dari Dana Perimbangan Rp 39,412 triliun, dana transfer lainnya Rp 14,7 triliun, serta dana desa Rp 1,064 triliun.(pr)
Tag :
Daerah