"Penangkapan BW ternyata hanyalah sebuah pengalihan isu yang diciptakan sehingga tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat yang sama, yaitu tanggal 23 Januari kemarin, Kementrian ESDM mencabut larangan eksport bahan tambang secara langsung berdasarkan UU Nomor 4/2009, khusus untuk PT Freeport," ujar aktifis ProDem dan mantan aktifis 98, Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/1).
Dijelaskannya, larangan ekspor bahan tambang secara langsung yang telah diterapkan mantan Presiden SBY telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan milik USA. Namun kini, dengan 'gagah berani', Presiden Jokowi telah mencabut larangan tersebut yang secara otomatis akan menimbulkan keuntungan bagi PT Freeport milik Paman Sam tersebut dan tentunya hal malah merugikan bangsa Indonesia.
Sejauh ini, lanjut Iwan Sumule, agenda-agenda liberalisasi berjalan mulus dalam tiga bulan terakhir, seperti penyerahan harga BBM ke mekanisme pasar, perpanjangan izin PT Freeport Indonesia ekspor bahan tambang mentah, komersialisasi penyediaan infrastruktur lewat Penyertaan Modal Negara Rp 72 triliun dalam APBN-P 2015.
"Ini bukan fitnah, silahkan dicek melalui sejumlah media online tentang pencabutan aturan tersebut. Menjadi berita biasa dan tidak ada yang memperhatikan karena tenggelam oleh pemberitaan tentang Budi Gunawan jadi tersangka dan penangkapan Bambang Widjajanto, Cicak Vs Buaya Jilid II," sergahnya.
Ditandaskannya, selain tidak pro pemberantasan korupsi dan seolah melakukan pembiaran terjadinya konflik institusi negara antara KPK dan Polri, ternyata Jokowi juga sedang menjalankan politik "smoke screen" atau politik pengalihan isu atau dengan kata lain menutupi isu dengan isu lainnya.
Tag :
Kabinet