Anggota DPRD Jawa Barat sepakat dengan langkah pemerintah pusat yang mengambil alih pembangunan proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Pasalnya, biaya yang dibangun oleh bandara terbesar di Jabar ini sangat besar.
"Kalau mengandalkan APBD Jabar itu terlalu besar. Ya sebaiknya memang diambil alih pusat agar didanai oleh APBN," tutur anggota DPRD Jabar, Waras Wasisto kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (19/1/2016).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar itu menyatakan, dalam rakernas PDI Perjuangan di Jakarta beberapa waktu lalu, telah disampaikan beberapa megaproyek yang tengah dan akan dilaksanakan di Jawa Barat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri termasuk Menteri Perhubungan mendengar langsung laporan tersebut. Seperti pembangunan jalan tol, waduk, dan bandara BIJB.
"Khusus pembangunan BIJB yang digagas oleh Pemprov Jabar, kita ingin agar ada ikut campur pemerintah pusat dalam pendanaan pembangunan. Alhamdulillah, apa yang kita sampaikan dalam rakernas mendapat respons positif dari ibu Mega dan Pak Presiden Jokowi," papar Waras.
Tidak berselang lama, Jokowi berkunjung dan meninjau langsung lokasi proyek BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka. Dalam tinjauan itu, Presiden menginginkan pembangunan BIJB tuntas pada akhir 2017.
"Fraksi PDIP mendukung penuh kebijakan yang disampaikan Presiden demi kelancaran dan percepatan penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati," ujarnya.
Menurut dia, hal ini menjadi kabar baik bagi semua pihak terkait percepatan proyek itu. Namun meski pemerintah pusat mendanai pembangunan BIJB, bukan berarti Jabar tidak terlibat sama sekali, baik selama pembangunan maupun setelah beropresinya BIJB.
"Kenapa kita ingin tetap terlibat, karena program BIJB merupakan murni dirancang dan disepakati antara pemprov dan dewan, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan BUMD PT BIJB," katanya.
Bahkan hingga saat ini anggaran yang dikeluarkan dari APBD Jabar sudah mencapai Rp 700 miliar. Jadi, Pemprov Jabar pun ingin memetik keuntungan dari BIJB Kertajati.
"Nanti juga jelas dan masuk dalam PAD Jabar. Untuk itu, mulai dari sekarang harus kita rancang jalinan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Pemprov," ujarnya.
Soal pembagian keuntungan, kata dia, akan diusulkan sebesar 30 persen, dengan harapan ada peningkatakan PAD yang secara otomatis juga menambah nominal APBD Jabar.
"Semakin meningkatnya APBD Jabar, percepatan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat," ungkapnya.
Sementara itu, dia menegaskan, pengambilalihan pendanaan pembangunan BIJB harus mendapatkan persetujuan dewan. Larena itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menggelar rapat paripurna.
"Dengan catatan, PT BIJB harus mendapat keuntungan minimal 30 persen. Kita juga menginginkan agar pembangunan pendukung akses ke Bandara BIJB harus terintegrasi, seperti Tol Cisumdawu dan Cipali," tutup dia. (inilahjabar)
"Kalau mengandalkan APBD Jabar itu terlalu besar. Ya sebaiknya memang diambil alih pusat agar didanai oleh APBN," tutur anggota DPRD Jabar, Waras Wasisto kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (19/1/2016).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar itu menyatakan, dalam rakernas PDI Perjuangan di Jakarta beberapa waktu lalu, telah disampaikan beberapa megaproyek yang tengah dan akan dilaksanakan di Jawa Barat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri termasuk Menteri Perhubungan mendengar langsung laporan tersebut. Seperti pembangunan jalan tol, waduk, dan bandara BIJB.
"Khusus pembangunan BIJB yang digagas oleh Pemprov Jabar, kita ingin agar ada ikut campur pemerintah pusat dalam pendanaan pembangunan. Alhamdulillah, apa yang kita sampaikan dalam rakernas mendapat respons positif dari ibu Mega dan Pak Presiden Jokowi," papar Waras.
Tidak berselang lama, Jokowi berkunjung dan meninjau langsung lokasi proyek BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka. Dalam tinjauan itu, Presiden menginginkan pembangunan BIJB tuntas pada akhir 2017.
"Fraksi PDIP mendukung penuh kebijakan yang disampaikan Presiden demi kelancaran dan percepatan penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati," ujarnya.
Menurut dia, hal ini menjadi kabar baik bagi semua pihak terkait percepatan proyek itu. Namun meski pemerintah pusat mendanai pembangunan BIJB, bukan berarti Jabar tidak terlibat sama sekali, baik selama pembangunan maupun setelah beropresinya BIJB.
"Kenapa kita ingin tetap terlibat, karena program BIJB merupakan murni dirancang dan disepakati antara pemprov dan dewan, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan BUMD PT BIJB," katanya.
Bahkan hingga saat ini anggaran yang dikeluarkan dari APBD Jabar sudah mencapai Rp 700 miliar. Jadi, Pemprov Jabar pun ingin memetik keuntungan dari BIJB Kertajati.
"Nanti juga jelas dan masuk dalam PAD Jabar. Untuk itu, mulai dari sekarang harus kita rancang jalinan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Pemprov," ujarnya.
Soal pembagian keuntungan, kata dia, akan diusulkan sebesar 30 persen, dengan harapan ada peningkatakan PAD yang secara otomatis juga menambah nominal APBD Jabar.
"Semakin meningkatnya APBD Jabar, percepatan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat," ungkapnya.
Sementara itu, dia menegaskan, pengambilalihan pendanaan pembangunan BIJB harus mendapatkan persetujuan dewan. Larena itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menggelar rapat paripurna.
"Dengan catatan, PT BIJB harus mendapat keuntungan minimal 30 persen. Kita juga menginginkan agar pembangunan pendukung akses ke Bandara BIJB harus terintegrasi, seperti Tol Cisumdawu dan Cipali," tutup dia. (inilahjabar)
Tag :
Warta Daerah