Politikus Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani berpendapat, partai-partai politik yang belakangan marak bergabung ke pemerintah tak mesti mendapat kursi kabinet. Ia pun berharap partainya tak kehilangan jatah menteri gara-gara partai yang merapat ke Jokowi belakangan.
"Memang kalau masuk pemerintahan harus bagi-bagi jatah? Seperti kenduri saja," kata Arsul Sani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (29/1).
Ia mengemukakan hal tersebut menyusul dikaitkannya dukungan Golkar ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan kemungkinan pemberian jatah kursi menteri Kabinet Kerja kepada partai itu.
Sebelumnya, Bendahara Umum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, menyatakan mendapat sinyal dari Istana bahwa partainya akan memperoleh kursi menteri pada perombakan kabinet gelombang selanjutnya.
Kaitan antara dukungan politik dengan pembagian “kue” kekuasaan, diakui Arsul memang tak terpisahkan. Salah satunya jatah kursi Menteri Agama dan sejumlah posisi duta besar yang juga didapat PPP.
Jika pun nanti Golkar memang mendapat kursi menteri di pemerintahan, Arsul tak mempersoalkannya. Dia yakin Presiden Jokowi tidak akan memberikan jatah PPP ke Partai Golkar.
“Kalau bukan jatah PPP yang diberikan ke Golkar, tidak apa-apa. Pak Jokowi orangnya welcome. Kalau ada pacar baru, tak meningalkan pacar lama. Masih separuh kabinet yang sekarang tak diisi partai politik,” kata Arsul.
Contoh jatah kursi yang didapat partai usai bergabung dengan pemerintah ada pada Partai Amanat Nasional. Setelah mendeklarasikan dukungan ke pemerintah pada 2 September 2015, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir dilantik menjadi Ketua Komite Ekonomi dan Industri pada 20 Januari 2016.(cnn)
"Memang kalau masuk pemerintahan harus bagi-bagi jatah? Seperti kenduri saja," kata Arsul Sani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (29/1).
Ia mengemukakan hal tersebut menyusul dikaitkannya dukungan Golkar ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan kemungkinan pemberian jatah kursi menteri Kabinet Kerja kepada partai itu.
Sebelumnya, Bendahara Umum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, menyatakan mendapat sinyal dari Istana bahwa partainya akan memperoleh kursi menteri pada perombakan kabinet gelombang selanjutnya.
Kaitan antara dukungan politik dengan pembagian “kue” kekuasaan, diakui Arsul memang tak terpisahkan. Salah satunya jatah kursi Menteri Agama dan sejumlah posisi duta besar yang juga didapat PPP.
Jika pun nanti Golkar memang mendapat kursi menteri di pemerintahan, Arsul tak mempersoalkannya. Dia yakin Presiden Jokowi tidak akan memberikan jatah PPP ke Partai Golkar.
“Kalau bukan jatah PPP yang diberikan ke Golkar, tidak apa-apa. Pak Jokowi orangnya welcome. Kalau ada pacar baru, tak meningalkan pacar lama. Masih separuh kabinet yang sekarang tak diisi partai politik,” kata Arsul.
Contoh jatah kursi yang didapat partai usai bergabung dengan pemerintah ada pada Partai Amanat Nasional. Setelah mendeklarasikan dukungan ke pemerintah pada 2 September 2015, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir dilantik menjadi Ketua Komite Ekonomi dan Industri pada 20 Januari 2016.(cnn)
Tag :
politik