Harga pangan melonjak. Citra pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkena dampaknya. Langkah cepat dan efektif dari pemerintah sangat ditunggu masyarakat. Pasar yang bergerak liar dan tak terkendalikan oleh negara, akan membuat rakyatnya resah atau bahkan sengsara.
Berbagai kritik soal naiknya harga pangan (sembako) sudah dilancarkan oleh masyarakat madani dan para politikus. Makin terasa adanya ketimpangan harga antara wilayah barat dan timur Indonesia terkait naiknya harga-harga. Selama ini, barang-barang kebutuhan utama itu datangnya dari Pulau Jawa, misalnya, harga semen di Papua sangat mahal sekali. "Kemarin, Presiden minta masalah ini diselesaikan," kata Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta.
Harus diakui. harga bahan pangan, saat ini sangat mahal. Harga pasar bergolak liar menerjang istana dan rakyatnya. Tentu saja, situasi ini membuat masyarakat kelas bawah semakin terjepit. Bidang pertanian di dalam negeri, tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Sistem kerja petani di Indonesia, kebanyakan masih sangat konvensional. Alhasil, produktivitas pertanian nasional, masih tergolong rendah. Publik mulai ragu bahwa pemerintah dapat menstabilkan harga pangan yang tengah melonjak.
Pokok utama adalah produktivitas yang rendah. Maka segala cara harus dipakai untuk menstabilkan kembali harga-harga pangan, harga beras, harga jagung, harga sapi, dan sebagainya harus turun. "Semua harga pangan harus turun," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla pekan lalu.
Terkait perkembangan harga pangan belakangan ini, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai pemerintahan Jokowi-JK telah gagal. Pasalnya, harga bahan pangan terus melonjak.
"Indikasinya jelas bahwa pemerintah sedang putus asa. Karena tak mampu menyediakan kebutuhan pokok yang murah bagi rakyatnya," papar Firman dari Golkar.
Pemerintah, bisa saja menstabilkan harga dengan cara melakukan impor jika pasokan pangan berkurang. Namun, selama produktivitas pangan nasional tak dapat dinaikkan, harga sembako bakal naik tajam. Oleh sebab itu, produktivitas pangan harus digerakkan secara masif sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dengan cara demikian, citra pemerintahan Jokowi-JK bisa dipelihara. Daulat pangan dan energi adalah kunci bagi Nawacita dan Trisakti, agar tidak jadi slogan yang mentah dan dicibir rakyatnya sendiri. Kematangan para pemimpin dan elite negara sedang diuji untuk mengendalikan harga pangan. Jangan sampai gagal, karena bisa menimbulkan instabilitas. Kita ingin persoalan pokok ini bisa diatasi pemerintah secepatnya(inilah)
Berbagai kritik soal naiknya harga pangan (sembako) sudah dilancarkan oleh masyarakat madani dan para politikus. Makin terasa adanya ketimpangan harga antara wilayah barat dan timur Indonesia terkait naiknya harga-harga. Selama ini, barang-barang kebutuhan utama itu datangnya dari Pulau Jawa, misalnya, harga semen di Papua sangat mahal sekali. "Kemarin, Presiden minta masalah ini diselesaikan," kata Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta.
Harus diakui. harga bahan pangan, saat ini sangat mahal. Harga pasar bergolak liar menerjang istana dan rakyatnya. Tentu saja, situasi ini membuat masyarakat kelas bawah semakin terjepit. Bidang pertanian di dalam negeri, tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Sistem kerja petani di Indonesia, kebanyakan masih sangat konvensional. Alhasil, produktivitas pertanian nasional, masih tergolong rendah. Publik mulai ragu bahwa pemerintah dapat menstabilkan harga pangan yang tengah melonjak.
Pokok utama adalah produktivitas yang rendah. Maka segala cara harus dipakai untuk menstabilkan kembali harga-harga pangan, harga beras, harga jagung, harga sapi, dan sebagainya harus turun. "Semua harga pangan harus turun," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla pekan lalu.
Terkait perkembangan harga pangan belakangan ini, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai pemerintahan Jokowi-JK telah gagal. Pasalnya, harga bahan pangan terus melonjak.
"Indikasinya jelas bahwa pemerintah sedang putus asa. Karena tak mampu menyediakan kebutuhan pokok yang murah bagi rakyatnya," papar Firman dari Golkar.
Pemerintah, bisa saja menstabilkan harga dengan cara melakukan impor jika pasokan pangan berkurang. Namun, selama produktivitas pangan nasional tak dapat dinaikkan, harga sembako bakal naik tajam. Oleh sebab itu, produktivitas pangan harus digerakkan secara masif sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dengan cara demikian, citra pemerintahan Jokowi-JK bisa dipelihara. Daulat pangan dan energi adalah kunci bagi Nawacita dan Trisakti, agar tidak jadi slogan yang mentah dan dicibir rakyatnya sendiri. Kematangan para pemimpin dan elite negara sedang diuji untuk mengendalikan harga pangan. Jangan sampai gagal, karena bisa menimbulkan instabilitas. Kita ingin persoalan pokok ini bisa diatasi pemerintah secepatnya(inilah)
Tag :
nasional