Kementerian Luar Negeri Indonesia perlu memberikan penjelasan resmi kepada DPR tentang pemberitaan media Israel soal 'pertemuan rahasia' pejabat Indonesia dan Israel terkait pelantikan Konsul Kehormatan pertama Indonesia di Palestina.
"Kalau bisa (Kemenlu) menjelaskan kepada DPR apa yang sesungguhnya terjadi, karena berita ini bukan lagi rahasia dan sudah menjadi konsumsi umum," kata pengamat masalah Timur Tengah dari The Indonesian Society for Middle East Studies, Smith Alhadar, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (18/03).
Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi menghindari pemberitaan seperti itu dengan memberitakan keterangan kepada pers semata yang disebutnya kurang meyakinkan.
"Jadi supaya tidak berlarut-larut, pemerintah menyatakan sebenarnya apa yang terjadi kepada DPR," kata Smith.
Dia menduga pertemuan itu terjadi, dan menurutnya itu bukan hal yang aneh, karena dalam pemerintahan sebelumnya sudah ada pertemuan antara pejabat Israel dan Indonesia.
"Sejak zaman pemerintahan Suharto sudah ada kontak tidak resmi antara Indonesia dan Israel seperti itu," ungkapnya.
Lagi pula, lanjutnya, salah-satu media yang menerbitkan terkait pertemuan tersebut adalah media yang dikenal bersikap hati-hati dalam keredaksiannya.
"Dan karenanya saya percaya apa yang diberitakannya," tandasnya
Dia mengkhawatirkan, apabila tidak disikapi secara resmi, tuduhan Israel itu akan terus bergulir dan akan merugikan kepentingan Indonesia ke depan.
"Pemerintah Indonesia pasti merasa dikhianati, karena pertemuan rahasia seharusnya dipandang pemerintah Indonesia harus dirahasiakan, tetapi pejabat Israel membocorkan masalah ini ke media. Memang terasa menyakitkan," kata Smith.Seperti diberitakan sejumlah media Israel, Wakil Menlu Israel Tzipi Hotovely mengatakan Indonesia memiliki 'hubungan diplomatik rahasia' dengan Israel terkait rencana pembukaan konsul Indonesia di Ramallah.
Hotovely mengutarakan hal itu di hadapan Parlemen Israel, Knesset, terkait alasan kenapa pihaknya mengeluarkan larangan over flight kepada Menlu Indonesia.
Menurutnya, Indonesia melanggar kesepakatan dengan Israel yang dibuat dalam pertemuan Kepala Divisi Asia Kementerian Luar Negeri Israel, Mark Sofer, dengan pejabat Indonesia dalam sebuah kunjungan ke Indonesia.
Dalam pertemuan yang tidak dijelaskan keterangan waktunya, menurutnya, kunjungan Mark Sofer itu dilakukan untuk mengatur rencana kunjungan Menlu RI ke wilayah tersebut, demi mencegah kekacauan.
Belakangan, Israel dilaporkan menolak mengizinkan Menlu Retno Marsudi mengunjungi wilayah pendudukan di Tepi Barat untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin Palestina, seperti dikutip Kementerian Luar Negeri Palestina.
Hotovely membenarkan bahwa pihaknya menolak kehadiran Menlu Retno dengan alasan 'Menlu Indonesia menolak untuk bertemu dengan pejabat Israel' seperti yang disepakati dalam pertemuan rahasia tersebut.
"Jadi ketika dilanggar, konsekuensinya adalah seperti yang terjadi beberapa hari lalu," kata Hotovely.(bbc)
"Kalau bisa (Kemenlu) menjelaskan kepada DPR apa yang sesungguhnya terjadi, karena berita ini bukan lagi rahasia dan sudah menjadi konsumsi umum," kata pengamat masalah Timur Tengah dari The Indonesian Society for Middle East Studies, Smith Alhadar, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (18/03).
Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi menghindari pemberitaan seperti itu dengan memberitakan keterangan kepada pers semata yang disebutnya kurang meyakinkan.
"Jadi supaya tidak berlarut-larut, pemerintah menyatakan sebenarnya apa yang terjadi kepada DPR," kata Smith.
Dia menduga pertemuan itu terjadi, dan menurutnya itu bukan hal yang aneh, karena dalam pemerintahan sebelumnya sudah ada pertemuan antara pejabat Israel dan Indonesia.
"Sejak zaman pemerintahan Suharto sudah ada kontak tidak resmi antara Indonesia dan Israel seperti itu," ungkapnya.
Lagi pula, lanjutnya, salah-satu media yang menerbitkan terkait pertemuan tersebut adalah media yang dikenal bersikap hati-hati dalam keredaksiannya.
"Dan karenanya saya percaya apa yang diberitakannya," tandasnya
Dia mengkhawatirkan, apabila tidak disikapi secara resmi, tuduhan Israel itu akan terus bergulir dan akan merugikan kepentingan Indonesia ke depan.
"Pemerintah Indonesia pasti merasa dikhianati, karena pertemuan rahasia seharusnya dipandang pemerintah Indonesia harus dirahasiakan, tetapi pejabat Israel membocorkan masalah ini ke media. Memang terasa menyakitkan," kata Smith.Seperti diberitakan sejumlah media Israel, Wakil Menlu Israel Tzipi Hotovely mengatakan Indonesia memiliki 'hubungan diplomatik rahasia' dengan Israel terkait rencana pembukaan konsul Indonesia di Ramallah.
Hotovely mengutarakan hal itu di hadapan Parlemen Israel, Knesset, terkait alasan kenapa pihaknya mengeluarkan larangan over flight kepada Menlu Indonesia.
Menurutnya, Indonesia melanggar kesepakatan dengan Israel yang dibuat dalam pertemuan Kepala Divisi Asia Kementerian Luar Negeri Israel, Mark Sofer, dengan pejabat Indonesia dalam sebuah kunjungan ke Indonesia.
Dalam pertemuan yang tidak dijelaskan keterangan waktunya, menurutnya, kunjungan Mark Sofer itu dilakukan untuk mengatur rencana kunjungan Menlu RI ke wilayah tersebut, demi mencegah kekacauan.
Belakangan, Israel dilaporkan menolak mengizinkan Menlu Retno Marsudi mengunjungi wilayah pendudukan di Tepi Barat untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin Palestina, seperti dikutip Kementerian Luar Negeri Palestina.
Hotovely membenarkan bahwa pihaknya menolak kehadiran Menlu Retno dengan alasan 'Menlu Indonesia menolak untuk bertemu dengan pejabat Israel' seperti yang disepakati dalam pertemuan rahasia tersebut.
"Jadi ketika dilanggar, konsekuensinya adalah seperti yang terjadi beberapa hari lalu," kata Hotovely.(bbc)
Tag :
internasional