PKS: Partai Oposisi Tidak Ganggu, Tapi Ternyata Pemerintah Malah Ribut Sendiri

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyindir kondisi kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang seringkali bikin kegaduhan sendiri meski tidak diganggu oleh partai-partai oposisi di parlemen.

Ini disampaikan Jazuli, ketika membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Relevankah GBHN Pasca Reformasi" pada kamis (3/3) di kompleks parlemen. Acara ini menghadirkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Guru Besar hukum tata negara UII Prof Mahfud MD, hingga pengamat politik Yudi Latif.

ilustrasi/net
Jazuli berpandangan munculnya wacana mengembalikan GBHN melalui amandemen UUD 1945 salah satunya untuk memberikan kepastian arah, meskipun sudah ada undang-undang (UU) yang isinya sebetulnya sebagai haluan negara. Antara lain UU  No 25 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

"Meski sudah ada UU RPJP, tidak memungkinkan lahirnya kembali GBHN untuk memberikan kepastian arah. Sekarang jangankan kepastian arah, ini kabinet gaduh, satu kabinet gaduh. Dulu orang khawatir pemerintah akan diganggu partai oposisi yang namanya KMP. Tapi ternyata, tidak. Sekarang parlemen tidak diganggu kenapa pemerintah ribut sendiri," kata Jazuli.

Karenanya, ia meminta kegaduhan kabinet segera diakhiri. Apalagi energi pemernitah terkesan dihabiskan hanya untuk ribut-ribut internal, bukan kepentingan rakyat. "Kami meminta hentikan kegaduhan," tegas Jazuli.(jpnn)


pageads