Wakil Ketua DPR Fadli Zon mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sumber Waras. Hal tersebut guna memperdalam permasalahan pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kalau ada anggota DPR dan lebih 25 orang menginginkan Pansus, saya kira bisa saja, memang bisa saja ada perdebatan, ini ranahnya sapa, tapi kalau sudah melingkupi masalah yang jadi perhatian publik, nasional, dengan angka cukup besar maka tidak ada masalah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/4).
Menurut Politikus Partai Gerindra ini Pansus DPR tidak akan tumpang tindih dengan Pansus DPRD DKI. Sebab DPR berwenang mengawal isu yang jadi perhatian publik, KPK, dan BPK.
"Karena gubernur itu perpanjangan pemerintah pusat, walau ada DPRD DKI, dan DPRD DKI juga membuat Pansusnya juga, itu kira bisa jadi bahan diangkat ke tempat lebih tinggi, karena ada keterkaitan dengan BPK dan pengawasan terhadap KPK, dan lain-lain,"ujarnya.
Fadli juga mengakui saat ini Panja penegakan hukum komisi III DPR sedang memperdalam kasus ini. Hal tersebut berdasarkan aduan masyarakat yang masuk padanya dan ke komisi III DPR. Namun Fadli menilai tak masalah dianggap upaya bersikukuh membela BPK dianggap langkah politis DPR.
"Apa sih yang enggak politis di republik ini, semua kegiatan kita itu politis, tapi untuk kepentingan apa? Nasional, diri sendiri atau apa. Saya kira ini kepentingan nasional, ini tugas DPR, pengawasan itu kerja politik," pungkasnya.(mdk)
"Kalau ada anggota DPR dan lebih 25 orang menginginkan Pansus, saya kira bisa saja, memang bisa saja ada perdebatan, ini ranahnya sapa, tapi kalau sudah melingkupi masalah yang jadi perhatian publik, nasional, dengan angka cukup besar maka tidak ada masalah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/4).
Menurut Politikus Partai Gerindra ini Pansus DPR tidak akan tumpang tindih dengan Pansus DPRD DKI. Sebab DPR berwenang mengawal isu yang jadi perhatian publik, KPK, dan BPK.
"Karena gubernur itu perpanjangan pemerintah pusat, walau ada DPRD DKI, dan DPRD DKI juga membuat Pansusnya juga, itu kira bisa jadi bahan diangkat ke tempat lebih tinggi, karena ada keterkaitan dengan BPK dan pengawasan terhadap KPK, dan lain-lain,"ujarnya.
Fadli juga mengakui saat ini Panja penegakan hukum komisi III DPR sedang memperdalam kasus ini. Hal tersebut berdasarkan aduan masyarakat yang masuk padanya dan ke komisi III DPR. Namun Fadli menilai tak masalah dianggap upaya bersikukuh membela BPK dianggap langkah politis DPR.
"Apa sih yang enggak politis di republik ini, semua kegiatan kita itu politis, tapi untuk kepentingan apa? Nasional, diri sendiri atau apa. Saya kira ini kepentingan nasional, ini tugas DPR, pengawasan itu kerja politik," pungkasnya.(mdk)
Tag :
politik