Pemerintah Turki mengecam keputusan pengadilan Jerman untuk melarang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memberikan video dukungan di tengah aksi unjuk rasa di Cologne, Jerman.
Untuk diketahui bahwa akhir pekan kemarin, ribuan warga Jerman dan komunitas Turki di Jerman menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap Erdogan pasca upaya kudeta militer yang gagal bulan kemarin.
Di tengah aksi unjuk rasa tersebut, rencananya Erdogan akan memberikan sambutan melalui sambungan video. Namun pengadilan Jerman melarang hal tersebut dan pemerintah Jerman juga mengerahkan hingga 2.700 petugas polisi untuk menjaga keamanan di tengah aksi unjuk rasa.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa larangan itu tidak dapat diterima.
"Upaya praktis dan legal untuk mencegah peristiwa yang menganjurkan demokrasi, kebebasan dan supremasi hukum serta berdiri melawan upaya kudeta 15 Juli merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul," kata pernyataan tersebut.
"Kami ingin tahu tentang alasan sebenarnya mengapa pemerintah Jerman dan mahkamah konstitusi melarang pesan Presiden Erdogan dan berharap bahwa pemerintah Jerman akan memberikan penjelasan yang memuaskan," sambung pernyataan tersebut seperti dimuat The Guardian.(rmol)
Untuk diketahui bahwa akhir pekan kemarin, ribuan warga Jerman dan komunitas Turki di Jerman menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap Erdogan pasca upaya kudeta militer yang gagal bulan kemarin.
Di tengah aksi unjuk rasa tersebut, rencananya Erdogan akan memberikan sambutan melalui sambungan video. Namun pengadilan Jerman melarang hal tersebut dan pemerintah Jerman juga mengerahkan hingga 2.700 petugas polisi untuk menjaga keamanan di tengah aksi unjuk rasa.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa larangan itu tidak dapat diterima.
"Upaya praktis dan legal untuk mencegah peristiwa yang menganjurkan demokrasi, kebebasan dan supremasi hukum serta berdiri melawan upaya kudeta 15 Juli merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul," kata pernyataan tersebut.
"Kami ingin tahu tentang alasan sebenarnya mengapa pemerintah Jerman dan mahkamah konstitusi melarang pesan Presiden Erdogan dan berharap bahwa pemerintah Jerman akan memberikan penjelasan yang memuaskan," sambung pernyataan tersebut seperti dimuat The Guardian.(rmol)
Tag :
internasional