Kabar berhembus cukup kencang, Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo (HTA) ‘mengamuk’ dengan memaki-maki para pejabat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan panitia lelang di Badan Layanan Pengadaan (BLP). Kejadian tersebut Diduga HTA ‘rebutan’ proyek di Bidang SDA.
Tak hanya itu, informasi yang didapat dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, dengan gayanya sok kuasa, HTA mengeluarkan ‘bahasa kebun binatang’ ke para pejabat tersebut. Sebelumnya Sekertaris Daerah (Sekda) juga dipanggil HTA. “Sangat tidak etis kata-kata kasar terucap dari seorang Ketua DPRD Kota Depok,” ujar sumber tersebut, Rabu (26/10/2016).
Menurut sumber tersebut,
HTA juga mengancam akan mengulur pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUAPPAS 2017), jika keinginannya untuk mendukung salah satu perusahaan kontraktor agar dimenangkan dalam proses lelang.
Diluar kewenangannya HTA memanggil Kabid SDA, Refliyanto berserta staf dan Pokja Panitia Lelang BLP ke ruang kerjanya di DPRD Kota Depok, pada Selasa (25/10/2016). Berdasarkan CCTV yang terpasang di Gedung DPRD Kota Depok yang diperoleh wartawan, memang ada sejumlah pejabat dari SDA mendatangi ruang kerja HTA.
Saat dikonfirmasi, HTA membantah dan mengatakan tak pernah datang ke Dinas-Dinas, apalagi datang ke Dinas BMSDA. “Tapi memang saya memanggil pejabat kepala Bidang SDA, Dinas BMSDA, Pemkot Depok. Reflyanto dan beberapa stafnya serta panitia lelang,” terang HTA saat dihubungi sejumlah wartawan melalui hubungan telepon, Rabu (26/10/2016).
Namun, lanjut dia, pemanggilan itu sifatnya kedinasan dan kewenangannya selaku Ketua DPRD. “Saya memediasi dengan mencegah akan adanya persoalan keributan soal lelang proyek, karena saya mendapat laporan soal itu yang diduga ada permainan lelang dan saya panggil untuk klarifikasi dan saya minta agar kondusif, tidak ribut-ribut antara sesama kontraktor. Kalau ribut-ribut kan malu. Saya mendamaikan dan cari solusinya,” jelasnya.
HTA mengutarakan, bahwa ia tidak ‘ngamuk-ngamuk’, apalagi dengan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas yang dituduhkannya, apalagi dengan ‘bahasa kebun binatang’. “Nggak benar, memang cara bicara saya sedikit keras dan itu memang gaya saya yang terkesan marah-marah. Semua orang kan punya gaya biacara. Gaya bicara saya kan memang begitu. Lagian itu kan hal yang biasa, Walikota dan Wakil Walikota juga kan suka marah-marah kalau kinerja anak buahnya nggak becus. Jadi nggak usah dibesarkanlah,” tutur HTA.
Kepala Dinas BMSDA Pemkot Depok, Manto mengungkapkan, seingatnya selama menjabat, selama kurang lebih 16 bulan tidak pernah Ketua DPRD Kota Depok berkunjung ke Dinas BMSDA. Lalu, sesuai dengan UU No 23 Thn 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), bahwa Pemda adalah Kepala Daerah (KDH) dan DPRD.
“Nah bila ada kritik dan saran juga masuk kepada birokrat terkait masalah pembangunan dari KDH dan DPRD menurut hemat saya tidak ada yang salah,” ungkap Manto.
Namun, mana ada seorang istri dan anak mau menerima, pemimpin keluarga yang sedang berikhtiar mencari nafkah, dimaki-maki dengan ‘bahasa kebun binatang’ keluar mulut seorang Ketua DPRD yang terhormat dan panutan masyarakat. “Saya tak terima, ayah saya dimarahi dengan tak pantas dengan terucap beragam ‘bahasa kebun binatang’. Ayah saya banting tulang mencari nafkah untuk keluarga. Itu ikhtiar dan ibadah seorang ayah. Tuntutan saya, sebaiknya secara gentle, minta maaf, kalau tidak itu membekas dalam diri saya seumur hidup,” tegas salah seorang anak dari salah satu pejabat yang diduga didamprat HTA yang kini sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi. (depoktren)
Tak hanya itu, informasi yang didapat dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, dengan gayanya sok kuasa, HTA mengeluarkan ‘bahasa kebun binatang’ ke para pejabat tersebut. Sebelumnya Sekertaris Daerah (Sekda) juga dipanggil HTA. “Sangat tidak etis kata-kata kasar terucap dari seorang Ketua DPRD Kota Depok,” ujar sumber tersebut, Rabu (26/10/2016).
Menurut sumber tersebut,
HTA juga mengancam akan mengulur pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUAPPAS 2017), jika keinginannya untuk mendukung salah satu perusahaan kontraktor agar dimenangkan dalam proses lelang.
Diluar kewenangannya HTA memanggil Kabid SDA, Refliyanto berserta staf dan Pokja Panitia Lelang BLP ke ruang kerjanya di DPRD Kota Depok, pada Selasa (25/10/2016). Berdasarkan CCTV yang terpasang di Gedung DPRD Kota Depok yang diperoleh wartawan, memang ada sejumlah pejabat dari SDA mendatangi ruang kerja HTA.
Saat dikonfirmasi, HTA membantah dan mengatakan tak pernah datang ke Dinas-Dinas, apalagi datang ke Dinas BMSDA. “Tapi memang saya memanggil pejabat kepala Bidang SDA, Dinas BMSDA, Pemkot Depok. Reflyanto dan beberapa stafnya serta panitia lelang,” terang HTA saat dihubungi sejumlah wartawan melalui hubungan telepon, Rabu (26/10/2016).
Namun, lanjut dia, pemanggilan itu sifatnya kedinasan dan kewenangannya selaku Ketua DPRD. “Saya memediasi dengan mencegah akan adanya persoalan keributan soal lelang proyek, karena saya mendapat laporan soal itu yang diduga ada permainan lelang dan saya panggil untuk klarifikasi dan saya minta agar kondusif, tidak ribut-ribut antara sesama kontraktor. Kalau ribut-ribut kan malu. Saya mendamaikan dan cari solusinya,” jelasnya.
HTA mengutarakan, bahwa ia tidak ‘ngamuk-ngamuk’, apalagi dengan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas yang dituduhkannya, apalagi dengan ‘bahasa kebun binatang’. “Nggak benar, memang cara bicara saya sedikit keras dan itu memang gaya saya yang terkesan marah-marah. Semua orang kan punya gaya biacara. Gaya bicara saya kan memang begitu. Lagian itu kan hal yang biasa, Walikota dan Wakil Walikota juga kan suka marah-marah kalau kinerja anak buahnya nggak becus. Jadi nggak usah dibesarkanlah,” tutur HTA.
Kepala Dinas BMSDA Pemkot Depok, Manto mengungkapkan, seingatnya selama menjabat, selama kurang lebih 16 bulan tidak pernah Ketua DPRD Kota Depok berkunjung ke Dinas BMSDA. Lalu, sesuai dengan UU No 23 Thn 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), bahwa Pemda adalah Kepala Daerah (KDH) dan DPRD.
“Nah bila ada kritik dan saran juga masuk kepada birokrat terkait masalah pembangunan dari KDH dan DPRD menurut hemat saya tidak ada yang salah,” ungkap Manto.
Namun, mana ada seorang istri dan anak mau menerima, pemimpin keluarga yang sedang berikhtiar mencari nafkah, dimaki-maki dengan ‘bahasa kebun binatang’ keluar mulut seorang Ketua DPRD yang terhormat dan panutan masyarakat. “Saya tak terima, ayah saya dimarahi dengan tak pantas dengan terucap beragam ‘bahasa kebun binatang’. Ayah saya banting tulang mencari nafkah untuk keluarga. Itu ikhtiar dan ibadah seorang ayah. Tuntutan saya, sebaiknya secara gentle, minta maaf, kalau tidak itu membekas dalam diri saya seumur hidup,” tegas salah seorang anak dari salah satu pejabat yang diduga didamprat HTA yang kini sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi. (depoktren)
Tag :
Depok