Bahkan ketika dikonfirmasi pun, anggota dan Ketua KPUD Kota Depok terkesan enggan menjawab pertanyaan terkait alokasi dan penggunaan dana pemilukada yang telah dialokasikan ke KPUD Depok.
Ketika dikonfirmasi Rakyat Merdeka Online, Ketua KPUD Depok, Muhammad Hasan, mengaku lupa dengan alokasi dana untuk sosialisasi pemilukada Depok. Hasan hanya mengatakan bahwa di KPUD Depok ada 19 Pokja yang mendapat alokasi dana tersebut.
"Seingat saya, untuk Pokja Sosialisasi mendapat alokasi sekira Rp 200 juta. Saya tidak ingat berapa alokasi untuk pokja yang lain," jawab Hasan diruang kerjanya, Kamis (24/6).
Keesokan harinya, Jumat (25/6), Sekretaris Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol & Linmas) Kota Depok, Dedi Kusmana, mengatakan bahwa alokasi dana untuk sosialisasi di KPUD Kota Depok adalah Rp 3 miliar.
"Dana itu untuk sosialisasi pemilukada, termasuk untuk pembuatan baliho, spanduk dan untuk di media cetak atau di radio," ungkap Deddy saat ditemui di ruang kerjanya.
Namun pernyataan lain disampaikan Ketua LSM Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Depok, Cahyo Putranto yang dikonfirmasi sesaat lalu, Sabtu (26/6).
Menurut info yang diperoleh Cahyo, dana alokasi untuk sosialisasi di KPUD Depok adalah Rp 857 juta.
"Setahu saya, alokasi dana untuk sosialisasi pemilukada di KPUD Depok sebesar Rp 857 juta," ujar Cahyo melalui telepon selulernya.
Tidak transparannya KPUD Kota Depok terkait alokasi dan penggunaan dana sosialisasi itu, tentu saja menimbulkan dugaan miring akan terjadinya upaya permainan yang tidak jujur.
Menanggapi hal ini, beberapa LSM dan Cahyo Putranto selaku Ketua Gelombang Depok menegaskan akan terus menyoroti kinerja KPUD Depok, termasuk dalam tahapan sosialisasi.
"Kalau mereka melenceng, kita kemplang!" lanjut Cahyo menegaskan. [psc]
rakyatmerdeka.online
Tag :
Info