Bagi Akbar semestinya Agung tidak menuntut hal itu sebagai suatu syarat yang wajib dilakukan dalam perundingan terkait islah antara kedua kubu pada 8 Januari nanti. “Itu namanya frontal, nggak bisa frontal begitu,” kata Akbar saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (5/2).
Menurut Akbar adanya persyaratan yang dituntut oleh kubu Agung tersebut sebaiknya dirundingkan dulu dengan pihak Ical. Jadi, ujar Akbar, tidak lantas pihak yang menuntut memutuskan sebagai suatu yang otomatis harus disepakati. “Nggak bisa begitu. Dibicarakan dulu (dalam pertemuan),” ucap Akbar.
Akbar mengingatkan dalam pertemuan penting 8 Januari sebagai kelanjutan dari pertemuan juru runding kedua kubu harus mengutamakan kepentingan partai. “Kepentingan partai secara keseluruhan yang harus didahulukan,” tutur Akbar.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan dalam iklim demokrasi ada kekuatan pemerintah dan kekuatan yang di luar pemerintah. Posisi Golkar di KMP sebagai suatu kekuatan yang berada di luar pemerintahan. “Kita kekuatan penyeimbang dan itu perlu dalam berdemokrasi,” kata Akbar.
Akbar menganggap persoalan saat ini bukan melulu hanya soal posisi Golkar di luar atau tetap di KMP, namun lebih kepada membangun sistem politik. “Checks and balances itu penting, prinsip dasar kekuasaan, dan Golkar dalam posisi sebagai penyimbang,” ujarnya.
Lebih lanjut Akbar mengharapkan pada pertemuan lanjutan kedua kubu nanti bisa dihasilkan kesepatakan yang semakin mengarah ke islah. Politikus kawakan partai berlambang beringin ini melihat masih adanya peluang untuk islah antara kubu Agung dengan Ical.
Posisi Partai Golkar akan tetap berada di Koalisi Merah Putih atau keluar KMP menjadi satu poin krusial yang belum disepakati oleh kedua kubu Golkar pada perundingan Selasa (23/12). Golkar di bawah komando Agung mengingatkan Ical bahwa sangat mungkin Golkar keluar dari KMP dan hal tersebut bukan masalah yang besar.
Politikus Golkar versi Agung Laksono, Melchias Markus Mekeng, mengatakan dalam politik tidak ada yang kaku, termasuk soal jika Golkar keluar dari KMP dan posisi Ical sebagai Ketua Presidium KMP. “UUD 1945 saja bisa diamandemen, apalagi kalau hanya mengubah posisi Golkar,” kata Mekeng saat berbincang dengan CNN Indonesia beberapa waktu lalu.
Tag :
politik