Anggota Badan Legislatif DPR, Almuzzammil Yusuf, menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menerima hasil Panitia Kerja (Panja) Prolegnas 2016. Namun demikian, FPKS memberikan catatan yaitu terhadap lima RUU dan satu tata tertib (tatib) Baleg DPR.
"FPKS memberikan tenggat waktu penyelesaian RUU Kitab UU Hukum Pemilu atau RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum, selambat-lambatnya tahun 2017," kata Almuzammil dalam pernyataannya ke PRLM, Selasa (26/1/2016).
Oleh karena itu, FPKS berharap pemerintah segera memberikan surat kepada DPR untuk membahas bersama mulai dari tahun ini. “Karena kita belajar dari kesuksesan pembahasan yang sama di periode lalu, kita bisa menyelesaikan UU Pemilu itu dua tahun sebelum pemilu berlangsung,” jelasnya.
FPKS juga memberikan tenggat waktu kepada Komisi VII untuk membahas Revisi UU Minerba dan Migas selambat-lambatnya enam bulan dari sekarang. "Jika suatu RUU sudah masuk dalam Prolegnas, sudah diasumsikan memiliki draf serta Naskah Akademik (NA) dari RUU tersebut," ucapnya.
Sehingga seharusnya tidak ada persoalan bagi Komisi VII untuk memperlambat pembahasan. “Namun demikian, jika hal tersebut tidak tercapai, perlu kita percayakan kepada pemerintah untuk mengambil alih pembahasan. Pemerintah juga punya urgensi atas RUU ini. Jangan sampai DPR seolah menyandera RUU yang akhirnya juga memperburuk citra di mata publik,” jelas Legislator PKS dari dapil Lampung 1 ini.
Selain itu, FPKS mendorong agar segera disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), yang berdasarkan perubahan atas UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Menurut Almuzzammil, karena sudah memiliki NA serta draf RUU tersebut, maka tidak ada halangan untuk tidak segera disahkan pada tahun 2016.
“Urgensinya pun untuk melindungi 6 juta TKI kita yang 60 persennya adalah sektor domestik (pembantu rumah tangga). Jadi ada sekitar 3,6 juta mereka yang tidak terlindungi di luar negeri jika UU ini tidak segera disahkan,” katanya(pikiranrakyat)
"FPKS memberikan tenggat waktu penyelesaian RUU Kitab UU Hukum Pemilu atau RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum, selambat-lambatnya tahun 2017," kata Almuzammil dalam pernyataannya ke PRLM, Selasa (26/1/2016).
 |
| ilustrasi |
Oleh karena itu, FPKS berharap pemerintah segera memberikan surat kepada DPR untuk membahas bersama mulai dari tahun ini. “Karena kita belajar dari kesuksesan pembahasan yang sama di periode lalu, kita bisa menyelesaikan UU Pemilu itu dua tahun sebelum pemilu berlangsung,” jelasnya.
FPKS juga memberikan tenggat waktu kepada Komisi VII untuk membahas Revisi UU Minerba dan Migas selambat-lambatnya enam bulan dari sekarang. "Jika suatu RUU sudah masuk dalam Prolegnas, sudah diasumsikan memiliki draf serta Naskah Akademik (NA) dari RUU tersebut," ucapnya.
Sehingga seharusnya tidak ada persoalan bagi Komisi VII untuk memperlambat pembahasan. “Namun demikian, jika hal tersebut tidak tercapai, perlu kita percayakan kepada pemerintah untuk mengambil alih pembahasan. Pemerintah juga punya urgensi atas RUU ini. Jangan sampai DPR seolah menyandera RUU yang akhirnya juga memperburuk citra di mata publik,” jelas Legislator PKS dari dapil Lampung 1 ini.
Selain itu, FPKS mendorong agar segera disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), yang berdasarkan perubahan atas UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Menurut Almuzzammil, karena sudah memiliki NA serta draf RUU tersebut, maka tidak ada halangan untuk tidak segera disahkan pada tahun 2016.
“Urgensinya pun untuk melindungi 6 juta TKI kita yang 60 persennya adalah sektor domestik (pembantu rumah tangga). Jadi ada sekitar 3,6 juta mereka yang tidak terlindungi di luar negeri jika UU ini tidak segera disahkan,” katanya(pikiranrakyat)
Tag :
Parlemen