"Karena ini juga bisa menjadi starting point bagi kita semua untuk memberikan penguatan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selama ini, jujur memang berada di persimpangan,"ujar Akbar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Dia berpendapat, sistem paket yang diajukan KIH merupakan jalur tengah dalam penentuan pimpinan MPR. Sistem paket yang diajukan oleh KIH diharapkan bisa mengakomodir semua unsur yang ada di parlemen baik dari KIH, KMP, maupun DPD.
"Ini adalah teori lembaga dimana seharusnya lembaga, tidak lagi kita berpikir kuat-kuatan, menang-kalah. Ini adalah jalan tengah memperlakukan MPR sebagai sebuah tempat negarawan berkumpul,"jelas Akbar.
Hingga saat ini, KMP tetap bersikukuh mengajukan nama-nama calon pimpinan dari KMP dan DPD.
Sebaliknya, Koalisi Indonesia Hebat merekomendasikan Ketua MPR diberikan kepada DPD dan wakil MPR diisi oleh masing-masing kubu. "Kalau ditolak semakin menguatkan bahwa sebenarnya ada apa di balik semuanya,"kata Akbar(tribun)
Tag :
politik