Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor menganggap, pemerintah sekarang ini tidak ada keinginan lagi untuk mengurus itu. Padahal, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) soal pilkada langsung ini, sudah dibuat oleh Presiden SBY.
"Pemerintah Jokowi ini dengan Mendagri nya semangat nggak dengan persoalan ini? Saya melihat tak ada semangat. Tidak ada spirit," kata Isran, pada acara diskusi kenegaraan di DPD, Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Bupati Kutai Timur Kalimantan Timur ini bahkan menganggap Presiden Jokowi lebih mementingkan kartu sakti, yang masih belum jelas itu. Bahkan, dengan menyindir, Isran mengaku kalau pembagian kartu sakti itu tidak selayaknya presiden turun langsung.
"Itu (bagi-bagi kartu sakti) urusan ketua RT bukan presiden. Kok presiden urusin bagi-bagi kartu," kata Isran.
Isran bersama dengan Apkasi, adalah salah satu yang menolak keputusan DPR merevisi UU Pilkada. Dari awalnya kepala daerah dipilih langsung, kini dikembalikan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
Koalisi Merah Putih (Gerindra, PKS, PAN, Golkar, PPP) saat itu kompak mendukung pilkada lewat DPRD. Sementara Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, NasDem, Hanura, PKB), parpol pendukung Jokowi-JK, menolak.Namun KIH kalah jumlah sehingga dalam voting mereka kalah. Partai Demokrat memilih untuk walkout, walau ada beberapa kader yang tetap memilih opsi pilkada langsung. Begitu juga dengan Partai Golkar.
Isran menilai, saat ini pemerintah tidak punya semangat untuk melanjutkan perjuangan agar pilkada tetap langsung. "Jangan seperti kesan pura-pura nggak tahu. Atau memang nggak tahu? Jadi bagaimana ceritanya kita melanjutkan. Mau apa kita sekarang dengan UU pemilukada langsung?" katanya. (inilah)
Tag :
politik