Dia mengatakan, ini semua tentunya
menggunakan uang negara sehingga tata cara penggunaannya ada aturan
main. "Saya merasa heran, dari mana pos anggarannya diperoleh, sedangkan
para menteri belum ada yang rapat dengan DPR?" kata Aboebakar, Selasa
(4/11).
Menurutnya, semua anggaran yang
digunakan dari APBN harus dibahas dan ditetapkan bersama antara
pemberintah dan DPR. "Apalagi program ini disebut untuk 1,289 juta
masyarakat miskin, dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun, ini
kan bukan angka yang main-main," katanya.
Aboebakar mengaku semakin bingung ketika
ada menteri yang menyebutkan sudah ada posting anggarannya. "Lha ini
dapatnya dari mana dan kapan dibahas dengan DPR?" katanya tak habis
pikir.
Hal aneh lainnya, kata dia, adalah
mekanisme penanggaran macam apa yang dipergunakan. "Kok bisa hanya dalam
dua pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat,"
paparnya.
Bukankah, ia menambahkan, penggunaan
anggaran tersebut harus sesuai dengan alur dan prosedur keuangan negara
yang bisa dikatakan hampir mustahir direncanakan dan dieksekusi hanya
dalam dua pekan. "Keanehan ketiga adalah siapakah operatornya, dan
bagaimana mekanisme pengadaannya," ujarnya.
Menurutnya, pengadaan kartu dan lain
sebagainya harus dilakukan dengan mekanisme tender. "Untuk program
sebesar ini kan tidak bisa digunakan mekanisme penunjukan langsung,
sangat tidak mungkin hal ini dilakukan hanya dalam waktu dua pekan
saja," kata Aboebakar.
Lebih jauh dia berharap pemerintah
menjelaskan berbagai persoalan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan
transparansi keuangan negara(jpnn)
Tag :
Parlemen