Soliditas Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kini tengah diuji. Kesepakatan antara KIH dan KMP soal kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang diwakili Pramono Anung dan Olly Dondokomboy untuk KIH menuai protees. 21 kursi pimpinan AKD yang disepakati besar kemungkinan mentah di tengah jalan.
Sekjen DPP Partai Hanura Dossi Iskandar mengatakan pihaknya menyesalkan proses komunikasi yang dilakukan politisi PDIP terkait pembagian kursi pimpinan AKD. Menurut dia, pembagian kursi pimpinan AKD bisa dipahami transaksional. "Ini kan bisa dianggap transaksional," kata Dossi di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Menurut dia, seharusnya dalam komunikasi mengenai persoalan di DPR tidak semata-mata terkait jumlah kursi pimpinan AKD saja. Namun, semestinya kedepankan prinsip yang adil dan proporsional. "Tidak berkompromi dengan cara-cara yang tidak memberikan pendidkan politik dan hukum yang baik. Kalau harus mengubah seolah peraturan UU dibuat seleratif, itu ga baik," tambah Dossi.
Hal senada ditegaskan Ketua Fraksi NasDem Victor Laiskodat. Menurut dia, pihaknya tidak menyoal soal pembagian kursi pimpinan AKD. Ia menolak bila pengubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Tata Tertib DPR. "Nasdem itu prnsipnya bukan soal pembagiannya, kalau hanya untuk mengubah Tatib dan MD3 demi mendapatkan unsur pimpinan, kami nggak mau," kata Victor.
Menurut dia, dalam pembagian kursi pimpinan AKD dilakukan secara porporsional dan dilakukan melalui cara musyawarah. Menurut dia, yang terjadi saat ini semangat mencari kursi. "Cara berpolitiknya tidak elok," tegas Victor.
Dia menegaskan semestinya komunikasi yang dibangun antara KMP dan KIH tidak sampai
melakukan revisi UU MD3 dan TatiB DPR. Pihaknya rela tidak mendapat kursi asal dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. "Kita maunya musyawarah, jangan lewat revisi, NasDem nggak dapet apa-apa ya nggak apa-apa," cetus Victor.
Sementara Ketua Harian Koalisi Merah Putih Idrus Marham mengatakan secara prinsip tidak ada masalah dalam perjanjian antara KMP dan KIH. Menurut dia, penundaan penandatanganan kesepakatan disebabkan masalah teknis. "Yang pasti penyerahan nama-nama sebelum sidang paripurna pada Kamis," kata Idrus sebelum bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto.
Menurut dia, pihaknya mempercayai Pramono Anung yang mewakili Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurut dia, pihaknya tidak pernah mundur dari kesepakata yang ada. "Kalau ada pikiran-pikiran biarkan KIH menyelesaikan di internalnya," tegas Idrus.
Persoalan yang terjadi di KIH tentu mengejutkan, Soliditas koalisi ini diuji. Padahal sebelumnnya koalisi ini mendorong pembentukan DPR tandingan. Kini, upaya lobi yang dilakukan PDI Perjuangan mendapat batu sandungan(inilah)
Tag :
Parlemen